Berdasarkan PP 49/2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, besaran kenaikan upah minimum ditentukan lewat indeks tertentu yang ditetapkan dewan pengupahan di masing-masing daerah. Akibatnya, kenaikan antar wilayah bisa berbeda dan lebih sulit diprediksi.
Sumber: Bisnis.com (6 Desember 2025). Ringkasan redaksi berdasarkan pemberitaan dan ketentuan yang berlaku. Status aturan bisa berubah; periksa SK gubernur dan naskah resmi (PP 49/2025) sebelum mengambil keputusan. Gambar: koalazymonkey (CC BY) via Openverse.
Dampak ke perencanaan biaya
Penyedia tenaga kerja menyusun tagihan client berdasarkan proyeksi biaya tenaga kerja. Ketika kenaikan berbeda tiap daerah, satu angka nasional tidak lagi cukup untuk memproyeksikan. Perencanaan harus per wilayah penempatan.
Yang membantu
Data biaya tenaga kerja per client dan per lokasi yang bisa ditarik cepat. Alidaya menyimpan komponen upah per penempatan, sehingga proyeksi dan penyesuaian tagihan saat formula berubah bisa dihitung dari data yang ada.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kenapa kenaikan upah berbeda tiap daerah?
Karena indeks penentu kenaikan ditetapkan dewan pengupahan daerah, bukan satu angka nasional, sesuai PP 49/2025 dan putusan MK.