PP 49/2025 mewajibkan gubernur menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi, dan dapat menetapkan yang setingkat kabupaten/kota. Artinya, pekerja di sektor tertentu bisa punya acuan upah minimum lebih tinggi dari UMP/UMK umum.
Sumber: Bisnis.com (13 Desember 2025). Ringkasan redaksi berdasarkan pemberitaan dan ketentuan yang berlaku. Status aturan bisa berubah; periksa SK gubernur dan naskah resmi (PP 49/2025) sebelum mengambil keputusan. Gambar: Edwin Lee (CC BY-ND) via Openverse.
Dampak ke penempatan
Penyedia tenaga kerja yang menempatkan orang di sektor dengan upah sektoral harus memakai acuan sektoral itu, bukan UMP biasa. Salah acuan berarti salah hitung upah dan salah tagih ke client.
Yang perlu dicatat
Sektor tiap penempatan dan acuan upah yang berlaku di sektor tersebut. Alidaya mencatat penempatan lengkap dengan konteksnya, sehingga acuan upah yang benar bisa diterapkan per penempatan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu upah minimum sektoral?
Upah minimum khusus untuk sektor usaha tertentu, yang biasanya lebih tinggi dari UMP/UMK umum, ditetapkan gubernur sesuai PP 49/2025.