Pengetatan definisi pekerjaan penunjang memindahkan titik pembuktian ke tingkat penempatan. Bukan lagi sekadar "perusahaan ini bergerak di jasa alih daya", melainkan "pekerjaan di penempatan ini termasuk kategori yang diperbolehkan atau tidak".
Sumber: Hukumonline (8 Oktober 2026). Tulisan ini merangkum pemberitaan dari sumber yang dirujuk dan ketentuan yang berlaku secara umum. Status regulasi bisa berubah. Sebelum mengambil keputusan, periksa naskah resmi di JDIH Kemnaker atau peraturan.go.id, dan bila perlu konsultasikan dengan penasihat hukum ketenagakerjaan.
Dari level perusahaan ke level penempatan
Ketika kategori yang diperbolehkan dipersempit, kepatuhan diukur per penempatan. Satu penyedia bisa punya penempatan yang jelas masuk kategori penunjang dan penempatan lain yang berada di wilayah abu-abu. Tanpa catatan jenis pekerjaan per penempatan, perusahaan sulit memilah mana yang aman dan mana yang perlu disesuaikan.
Data yang menentukan
Yang diuji adalah posisi dan uraian pekerjaan tiap penempatan, client tempat penempatan berlaku, serta dasar kontrak pekerjanya. Perusahaan yang data penempatannya rapi bisa menjawab cepat saat diperiksa. Yang tidak, menghabiskan waktu merapikan setelah diminta. Soal memilih sistem yang cocok, lihat cara memilih sistem HRIS.
Alidaya mencatat penempatan lengkap dengan posisi dan client-nya, dan menyimpannya sebagai riwayat yang bisa ditelusuri. Saat pemeriksa bertanya jenis pekerjaan di satu lokasi, jawabannya ada di layar, bukan di tumpukan berkas. Lihat halaman produk.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa yang dimaksud pekerjaan penunjang?
Secara umum, pekerjaan di luar kegiatan inti perusahaan pengguna. Perinciannya ditetapkan dalam aturan yang berlaku dan menjadi perdebatan karena sebagian kategori multitafsir.
Kenapa data per penempatan penting?
Karena kepatuhan dinilai per penempatan. Jenis pekerjaan tiap penempatan menentukan apakah skema alih dayanya diperbolehkan.