Upah minimum 2027 belum ditetapkan: menghitung dampaknya ke kontrak dan management fee

Besaran upah minimum 2027 belum ditetapkan. Serikat buruh meminta kenaikan 7,5% sampai 9,5%, sementara Kemnaker menyatakan penghitungannya masih memakai formula PP 49/2025. Vendor outsourcing yang kontraknya dihargai dalam rupiah tidak perlu menunggu angka resmi. Hitung tiga skenario kenaikan sekarang, lihat berapa bagian management fee yang hilang di tiap skenario, lalu pastikan kontrak client punya klausul penyesuaian upah sebelum Januari.

Apa yang sudah pasti dan apa yang belum

Formula yang berlaku ada di PP 49/2025, perubahan kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan. Menurut teks PP yang dimuat di peraturan.go.id, nilai penyesuaian dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan alfa, lalu dikalikan upah minimum tahun berjalan. Alfa berada di rentang 0,50 sampai 0,90 dan dipilih lewat dewan pengupahan daerah.

Sempat tidak jelas apakah formula itu dipakai untuk 2027. Menaker Yassierli pada 18 September 2026 mengatakan pemerintah belum membahasnya karena masih fokus ke RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, dikutip dari Katadata. Pada 6 Oktober, hari DPR mengesahkan undang-undang itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan upah minimum 2027 masih mengacu PP 49/2025, dan penghitungan tanpa alfa, berbasis kebutuhan hidup layak yang dihitung BPS, paling cepat baru berlaku 2028. Undang-undangnya sendiri belum diundangkan dan punya masa transisi satu tahun, jadi kontrak yang berjalan sampai 2028 perlu klausul yang tetap bekerja kalau formulanya berganti.

Tuntutan buruh datang dari KSPI dan Partai Buruh, diumumkan 16 September dan diberitakan detikFinance serta Bisnis.com: naik 7,5% sampai 9,5%, dengan alfa tertinggi 0,9. Itu usulan, bukan keputusan.

Soal tanggal, sumbernya tidak seragam. Beberapa media melaporkan UMP 2027 dijadwalkan ditetapkan 1 November dan UMK 10 November 2026, tapi kami belum menemukan dokumen resmi yang memuat jadwal itu. Yang tertulis di peraturan: UMK paling lambat 25 November menurut PP 49/2025, upah minimum sektoral provinsi paling lambat lima hari setelah UMP, dan UMP paling lambat 21 November menurut PP 36/2021 sebagaimana diubah PP 51/2023. Semuanya berlaku 1 Januari tahun berikutnya.

Tiga skenario, dihitung dari satu kepala

Angka di bawah ini skenario, bukan prediksi. Basisnya UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 (ditetapkan Gubernur DKI, dicatat Bisnis.com dan Databoks). Anggap vendor menagih upah sebesar UMP plus management fee 10% yang dikunci dalam rupiah di kontrak, yaitu Rp572.988 per orang per bulan.

Kolom terakhir masih terlalu optimistis. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagian perusahaan, THR, dan kompensasi PKWT semuanya dihitung dari upah, jadi ikut naik. Di skenario 9,5%, vendor yang harganya terkunci hampir pasti merugi untuk setiap orang yang ditempatkan.

Ulangi hitungan ini dengan upah minimum di lokasi tiap client, karena rupiahnya berbeda jauh antardaerah walau persentasenya sama. Penempatan di atas upah minimum juga perlu dicek: kalau struktur upahnya ikut disesuaikan, tambahan biayanya lebih besar dari tabel.

Klausul penyesuaian upah yang menjaga management fee

Fee biasanya tergerus karena kontrak menulis harga per kepala sebagai satu angka tetap selama dua atau tiga tahun. Klausul yang kami anggap minimum memuat lima hal.

• Komponen upah ditagihkan mengikuti upah minimum yang ditetapkan keputusan gubernur untuk lokasi kerja, berlaku pada tanggal yang sama dengan berlakunya upah minimum itu.
• Semua komponen yang dihitung dari upah (iuran BPJS, THR, kompensasi PKWT, lembur) disesuaikan otomatis, bukan dinegosiasikan ulang satu per satu.
• Management fee dinyatakan sebagai persentase dari biaya tenaga kerja, atau kalau client minta angka rupiah tetap, ada ketentuan peninjauan ulang saat upah minimum naik.
• Tenggat tanda tangan adendum, misalnya paling lambat akhir Desember, dan apa yang berlaku kalau terlambat: tarif baru tetap ditagihkan mulai Januari sebagai selisih di invoice berikutnya.
• Jalan keluar kalau client menolak penyesuaian, termasuk masa pemberitahuan dan siapa menanggung biaya pengakhiran penempatan.

Client jarang senang membaca klausul ini. Tapi percakapan di bulan Februari lebih sulit, saat payroll Januari sudah dibayar dengan upah baru dan invoice masih memakai tarif lama.

Yang perlu dikerjakan sebelum UMP diumumkan

Tarik daftar kontrak client yang masih berjalan melewati 1 Januari 2027 dan tandai mana yang punya klausul penyesuaian upah, mana yang tidak. Untuk yang tidak punya, kirim surat pemberitahuan ke client sekarang, sebelum angka resmi keluar, supaya yang dibicarakan mekanismenya dulu, sebelum ada angka yang bisa diperdebatkan.

Siapkan tiga versi hitungan per client dengan skenario di atas, memakai upah minimum lokasi masing masing. Begitu keputusan gubernur terbit, tinggal memilih versi yang paling dekat dan menyesuaikan. Cara menyusun fee dari komponen biaya wajib dibahas di artikel tentang menghitung management fee yang masuk akal.

Alidaya, HRIS untuk perusahaan alih daya dari Digieco, menyimpan kontrak PKWT, penempatan per client, penggajian, serta tagihan client dan management fee dalam satu sistem, jadi tarif baru bisa diterapkan per lokasi tanpa menyalin angka antar spreadsheet. Biayanya sewa per karyawan per bulan: Rp20.000 untuk di bawah 500 karyawan, Rp15.000 untuk 500 sampai 1.000, dan Rp10.000 di atas 1.000, tanpa biaya lisensi di muka. Sistem ini tidak menggantikan klausul kontrak. Kalau kontraknya mengunci harga, software hanya membuat kerugiannya lebih cepat terlihat.