Asosiasi pelaku alih daya menolak wacana penghapusan total sistem outsourcing. Alasannya, perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan fleksibilitas dunia usaha. Bagi penyedia, ini konteks penting untuk membaca ke mana arah kebijakan bergerak.
Sumber: Kompas.com (1 Oktober 2026). Tulisan ini merangkum pemberitaan dari sumber yang dirujuk dan ketentuan yang berlaku secara umum. Status regulasi bisa berubah. Sebelum mengambil keputusan, periksa naskah resmi di JDIH Kemnaker atau peraturan.go.id, dan bila perlu konsultasikan dengan penasihat hukum ketenagakerjaan.
Argumen yang diajukan
Pemberitaan mencatat alasan utama penolakan: outsourcing menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberi fleksibilitas yang dibutuhkan sektor tertentu. Penghapusan total dinilai berdampak pada pekerja yang kini bergantung pada skema ini.
Membaca sinyalnya
Dibaca bersama arah pembahasan di DPR yang cenderung mempertahankan outsourcing dengan pengaturan lebih ketat, posisi asosiasi ini memperkuat kemungkinan bahwa yang terjadi adalah pengetatan, bukan penghapusan. Untuk pelaku usaha, menyiapkan diri menghadapi pengetatan lebih masuk akal daripada bertaruh pada status quo. Lihat aturan alih daya yang sedang berubah.
Menyiapkan diri di sini berarti satu hal konkret: data kontrak, penempatan, dan kepatuhan upah yang bisa ditarik kapan saja. Itu yang Alidaya bantu rapikan, supaya saat aturannya mengikat perusahaan tinggal menyesuaikan. Lihat halaman produk.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah outsourcing dipastikan tetap ada?
Tidak ada kepastian mutlak sampai produk hukum final disahkan, tapi arah pembahasan dan posisi pelaku usaha mengarah pada pengetatan, bukan penghapusan.
Apa langkah paling aman bagi penyedia saat ini?
Menyiapkan data kontrak, penempatan, dan kepatuhan upah agar bisa menyesuaikan cepat terhadap aturan yang lebih ketat.