Arah pembahasan di DPR membatasi outsourcing sekaligus menguatkan perlindungan pekerja: upah yang layak, jaminan sosial, dan pencatatan yang tertib. Berikut daftar periksa ringkas yang bisa dipakai penyedia tenaga kerja.
Sumber: bsinews.id (16 Oktober 2026). Tulisan ini merangkum pemberitaan dari sumber yang dirujuk dan ketentuan yang berlaku secara umum. Status regulasi bisa berubah. Sebelum mengambil keputusan, periksa naskah resmi di JDIH Kemnaker atau peraturan.go.id, dan bila perlu konsultasikan dengan penasihat hukum ketenagakerjaan.
Daftar periksa kepatuhan dasar
- Upah setiap pekerja minimal sesuai upah minimum yang berlaku di wilayah penempatan;
- Kepesertaan dan iuran BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan terdaftar dan terbayar;
- Perjanjian kerja sama alih daya tercatat ke dinas ketenagakerjaan setempat;
- Hak cuti dan hak normatif lain terdokumentasi;
- Dasar kontrak dan riwayat penempatan tiap pekerja tersimpan utuh.
Kenapa pencatatan jadi inti
Perlindungan pekerja yang diperkuat berarti pemeriksaan yang lebih sering dan lebih rinci. Yang membedakan perusahaan yang lolos cepat adalah kemampuannya menunjukkan bukti, bukan sekadar menyatakan sudah patuh. Kerangka kewajiban administratifnya kami uraikan di PKWT, BPJS, dan THR.
Lima poin di atas kebetulan memetakan modul harian di Alidaya: struktur gaji dengan acuan UMK, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kontrak kerja, dan riwayat penempatan. Bukan karena aplikasinya yang membuat patuh, tapi karena buktinya terkumpul sambil jalan. Lihat halaman produk.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa bentuk konkret penguatan perlindungan pekerja?
Antara lain jaminan upah minimal sesuai ketentuan, hak cuti, dan jaminan sosial, serta pencatatan perjanjian alih daya ke dinas setempat.
Bagaimana membuktikan kepatuhan saat diperiksa?
Dengan dokumen: slip dan bukti bayar upah, bukti iuran BPJS, kontrak, dan catatan penempatan yang lengkap per pekerja.