Serikat buruh mendesak aturan baru soal outsourcing dan pesangon, termasuk menyoal skema pembayaran yang dinilai di bawah ketentuan. Apa pun hasil akhirnya, tuntutan ini menunjuk pada komponen biaya yang perlu dipantau penyedia tenaga kerja.
Sumber: Hukumonline (14 Oktober 2026). Tulisan ini merangkum pemberitaan dari sumber yang dirujuk dan ketentuan yang berlaku secara umum. Status regulasi bisa berubah. Sebelum mengambil keputusan, periksa naskah resmi di JDIH Kemnaker atau peraturan.go.id, dan bila perlu konsultasikan dengan penasihat hukum ketenagakerjaan.
Yang sedang didorong
Pemberitaan mencatat dorongan agar hak pesangon dan kompensasi tidak dibayar di bawah ketentuan. Perubahan di area pesangon dan pengupahan langsung menyentuh struktur biaya, baik yang ditagihkan ke client maupun yang menjadi beban penyedia.
Yang bisa disiapkan sekarang
Pastikan komponen upah tiap periode terekam: upah pokok, tunjangan, potongan, lembur, dan dasar perhitungannya. Saat aturan baru menetapkan besaran, perusahaan yang komponennya sudah rapi tinggal menyesuaikan angka. Kaitan antara gaji dan tagihan client kami bahas di gaji, invoice, dan management fee.
Modul penggajian Alidaya menyimpan tiap komponen upah per orang per periode, lengkap dengan revisinya, dan mengunci data setelah difinalisasi. Ketika aturan berubah, perusahaan tinggal menghitung ulang dari komponen yang sudah ada, bukan menyusunnya dari nol. Lihat halaman produk.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah tuntutan serikat sudah menjadi aturan?
Belum tentu. Ini bagian dari proses pembahasan. Yang mengikat adalah ketentuan yang akhirnya disahkan.
Kenapa komponen upah perlu dirinci sejak sekarang?
Karena perubahan aturan pengupahan dan pesangon menghitung ulang dari komponen yang ada. Tanpa rincian, penyesuaian jadi lambat dan rawan salah.