Aturan THR untuk karyawan swasta mewajibkan pembayaran bagi pekerja dengan masa kerja tertentu, dengan skema proporsional bagi yang belum genap setahun, dan tenggat pembayaran sebelum hari raya. Di bisnis alih daya yang perputarannya tinggi, dua hal ini paling sering memicu sengketa.
Sumber: Hukumonline (4 Maret 2026). Tulisan ini merangkum pemberitaan dari sumber yang dirujuk dan ketentuan yang berlaku secara umum. Status regulasi bisa berubah. Sebelum mengambil keputusan, periksa naskah resmi di JDIH Kemnaker atau peraturan.go.id, dan bila perlu konsultasikan dengan penasihat hukum ketenagakerjaan.
Dua titik yang sering keliru
Pertama, THR proporsional. Pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan tapi belum genap dua belas bulan berhak atas THR proporsional, dihitung dari masa kerja dalam bulan dibagi dua belas dikali satu bulan upah. Kedua, tenggatnya. THR dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Yang perlu dicatat
Karena perputaran tenaga kerja tinggi, jumlah pekerja yang masuk kategori proporsional juga besar. Masa kerja yang akurat per orang, termasuk yang berpindah antar client, adalah dasar perhitungan yang benar. Kerangka kewajiban administratifnya ada di PKWT, BPJS, dan THR, dan kaitannya dengan penggajian di gaji, invoice, dan management fee.
Di Alidaya, masa kerja dihitung dari riwayat orangnya, jadi THR proporsional untuk ratusan pekerja tidak perlu dihitung manual satu per satu. Modul THR punya aturan yang bisa disesuaikan dan laporannya sendiri. Lihat halaman produk.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa yang berhak atas THR?
Secara umum pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berturut-turut. Yang belum genap setahun menerima THR proporsional. Perincian mengikuti aturan yang berlaku pada tahunnya.
Kapan THR paling lambat dibayar?
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.